Anda di sini: Home »Aktivisme
Para pengunjuk rasa putih Form Manusia Perisai Untuk Melindungi Hitam Demonstran Dari Polisi
21 Oktober 2015 02:32 ·
Baru-baru ini, sekelompok besar demonstran putih melangkah ke depan reli dan membentuk perisai manusia untuk melindungi demonstran hitam dari polisi.
Reli berlangsung di Afrika Selatan, di mana polisi sebelumnya menggunakan kekuatan brutal terhadap para demonstran yang didominasi hitam yang ternyata damai memprotes kenaikan biaya universitas.
The news source, News Channel Africa, said that the protest was a part of the #FeesMustFall movement. The demonstrators were simply asking for college fees to stop increasing.
But Monday afternoon, Eurweb reports that when students from Rhodes University turned out to support their fellow students at the Eastcape Midlands College (EMC).
Cintai hidup yang kau jalani!
Rizal Ramli Bongkar Habis, SBY Penakut dan Jokowi Pemberani, Ini Penjelasannya!
Hatree.com - Rizal Ramli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bukan hanya mengepret atau menyerang mereka para pejabat-pejabat yang dianggap nakal di dalam kabinet kerja. Namun, Rizal Ramli juga menyerang kinerja dari Presiden Ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, selama 10 tahun SBY menjadi presiden meninggalkan banyak sekali masalah di Indonesia. Akhirnya hal tersebut berdampak pada masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Beberapa diantaranya adalah pengelolaan sumber daya alam, blok cepu di jawa tengah hingga PT Freeport Indonesia.
1 jam · Disunting ·
Jenis manusia yang terhormat,
Saya seorang paus humpback dan
Saya akan mati.
Terdampar di perairan dingin dari utara
Aku sendirian, tapi aku tidak menyerah, dan
Aku tidak ingin mati.
Saya ingin kesempatan untuk kembali
Rumah lagi.
Tapi tubuh yang sempurna saya, masih hidup
Akan terlihat baik kering
Di dalam museum mewah dingin
Untuk menghibur jenis manusia ...
Dua kali mereka menikam saya dengan racun
Untuk mengambil hidup saya .. saya memberitahu Anda, saya melakukan perlawanan
Tetapi dalam nama ilmu pengetahuan
Saya ditakdirkan untuk mati.
Untuk menghibur anak-anak kecil dan
Orang-orang berjalan dengan.
Saya melakukan perlawanan ...
Mereka menelepon saya Johannes,
Mereka memberi saya nama manusia, tetapi
Saya paus bungkuk yang tidak ingin mati
Aku hanya ingin tetap hidup
~ Aloha
www.oceandefenderadventures.com
Ini adalah gambaran dari Johannes mata, sementara ia masih hidup. Insiden itu terjadi di Belanda pada tanggal 16 Desember 2012. Para aktivis dan anggota masyarakat mencoba untuk mengambil Johannes kembali ke laut tapi pemerintah memutuskan untuk mengambil tubuhnya ke museum dan memberinya dua obat penenang. Yang pertama tampaknya tidak bekerja dan Johannes menendang dan pindah. Jadi yang kedua diterapkan. Banyak aktivis hewan percaya otoritas menyerah terlalu cepat pada menyelamatkan hidup Johannes.
Foto tertunda kredit.
Perdana Menteri Peter O'Neill hari ini datang di bawah api dari Oposisi atas sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pinjaman pemerintah dan utang dan ekonomi.
Pemimpin Oposisi Don polye mempertanyakan mengapa Mr O'Neill berniat menggadaikan kepemilikan saham 4,27% dari pemilik tanah LNG dan provinsi yang terkena dampak untuk pinjaman lain dari K2.5 miliar melalui isu ikatan berdaulat.
Gubernur Hela Anderson Agiru, yang selama seminggu terakhir mempertanyakan PM atas keterlambatan pembayaran LNG ke pemilik tanah, berjalan keluar dari DPR sebagai O'Neill bangkit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Mr polye ingin tahu mengapa ada peningkatan obligasi dari K700 juta kina sesuai anggaran untuk K2.5 miliar.
Ini, Mr O'Neill gagal menjawab juga. Sebaliknya ia mengatakan bahwa polye gagal untuk memahami bagaimana perekonomian bekerja.
Polye mengatakan jika PM terus "berbohong '' merusak intelektualitas anggota parlemen di Parlemen, ia akan memberikan hard copy dokumen untuk memastikan Perdana Menteri Peter O'Neill" mendapat malu lagi untuk berbohong ".
Terutama, untuk pertama kalinya, para menteri pemerintah dan benchers kembali yang biasanya akan kembali O'Neill dengan cara kata seru dan titik ketertiban, tetap diam, meninggalkan O'Neill sendiri untuk melawan pertempuran sendiri.
Sinesine Yongomugl MP Kerenga Kua juga mengambil O'Neill untuk tugas selama pasokan pendek mata uang asing di PNG.
Mr Kua mengatakan mata uang asing yang seharusnya datang ke dalam perekonomian PNG, tidak mewujudkan seperti itu telah dialihkan ke rekening ESCRO di Singapura untuk melunasi pinjaman UBS kontroversial yang diperoleh oleh pemerintah.
Sir Michael Somare juga meminta Perdana Menteri untuk mengklarifikasi apakah hasil LNG disimpan dalam rekening kepercayaan di BPNG yang sebelumnya menjelaskan bahwa tidak ada rekening tersebut dalam bank.
O'Neill, saat menjawab pertanyaan ini, tidak jelas menyatakan apakah itu royalti atau tidak tapi ditolak klarifikasi bank.
Di Indonesia kolonial Transmigrasi adalah pemusnahan disengaja Masyarakat adat Papua
19 Oktober 2015 Analisis, Briefing oleh anggota Masyarakat Sipil Papua, Jurnalisme Investigasi, Berita waspada, Ditulis oleh kontributor tetap untuk WPMannihiliation, kolonisasi, genosida demografi, marginalisasi demografi, pendudukan militer, lambat genosida gerak, Program Transmigrasi, Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat
THE disengaja pemusnahan MASYARAKAT ADAT PAPUA PEMERINTAH MELALUI PENDEKATAN TRANSMIGRASI
Analisis khusus dan investigasi
Oleh Santon Tekege
Potongan ini awalnya dikirim untuk dipublikasikan untuk Hari Perdamaian Internasional, 21 September, namun mengingat panjangnya, mengedit terjemahan telah mengambil beberapa minggu.
jauh dari tanah Papua, seperti tanah sedang dibersihkan dari semua penduduk asli Papua. Orang saya telah menjadi pengamat dari semua perubahan yang kita sedang mengalami dan dari semua permainan dan manuver yang dimainkan oleh Pemerintah Indonesia di Papua. Saya bertanya pada diri sendiri apa yang telah saya lakukan salah, seperti yang saya sebagai salah satu pemilik tanah ini harus telah didorong ke margin dengan cara ini. Terpinggirkan dan diusir dari tanah saya sendiri.
Demographic dispersal in Papua
In some kabupaten (local administration areas) the numbers of non-Papuans are now much higher than the numbers of indigenous Papuans. In Keerom kabupaten for example according to the 2010 census, the total of indigenous persons in the population was only 40.64%. Similarly in the Merauke kabupaten it was only 37.34% indigenous, in Mimika 41.36% , Nabire 39.90%, Sorong 40.03%, Fakfak 41.78% and in Manokwari 49.45%. In the main towns of every kabupaten in both provinces – Papua and West Papua – the non-Papuans now exceed the numbers of indigenous Papuans (refer to the map above for detail).
According to the Writer not only has there been a change in demographics but also an imbalance in economics of the Papuan and non-Papuan sectors of the society. With non-Papuans having taken control of all the economic centres in the main towns and cities, whilst the larger majority of the indigenous population continues to be spread throughout the interior living with very minimal facilities. The benefits of development seen through the Special Autonomy program in Papua have been and continue to be enjoyed primarily by non-Papuans (despite continuous claims that it is indigenous Papuans who are benefiting). This is what Papuans refer to as development that has been ‘snatched by the transmigrants’. There are very small number of Papuans who are enjoying those fruits of Special Autonomy, but they are a very small group only of the Papuan elite. By far the larger majority of indigenous Papuans are far from being able to access any benefits such as those that are being espoused to the wider public.
A key figure of the Amungme community in Timika kabupaten, Papua Mr Thomas Wanmang, has stated in an interview that his people have experienced many injustices as a result of the large influx of non-Papuans into their area. This includes those who have come through transmigration programs and others who have transmigrated independently of those formal programs. Wanmang claims that the transmigration process at this time is itself what is causing the increasingly serious lack of attention that is being shown by the government towards the indigenous sector of the Papuan population. “As Papuans we are being given nothing whatsoever. What’s happening is that those who have transmigrated here are being spoilt and treated like they are something special.” He stressed that the presence of the transmigrants is creating a sense of jealousy in Papuan circles. “As we as the owners of this land meanwhile can’t go forward.”
The Papuan Provincial Governor Lukas Enembe in an interview with Tabloid Jubi in Jayapura on 5 November 2014 firmly stated his rejection of the plan of Minister Marwan Jafar to reactivate the Transmigration Program. According to Enembe further transmigration would result in the needs of the indigenous population being increasingly ignored and of them becoming an increasing minority in their own land. In that interview Enembe admitted that the Papuan population had already become much smaller than the non-Papuan sector. He went on to say that it wasn’t the Papuan provincial government that had agreed to the new transmigration program but rather the new government of Jokowi. “Indigenous Papuans are now small in number and the government is not able to treat them any better than this. So why would yet more people be tranmigrated from Java? For this reason there is as yet no plan in place (by the Papuan Provincial Government) to bring more transmigrants here.”
The need for serious attention to the situation.
The invasion of Papua by peoples from other regions of the Indonesian archipelago has increasingly become a mechanism of colonialism, a way of taking control of a region through a policy of systematically populating the area with a new people. A human invasion into Papua which has been accompanied by a ‘securitisation’ of the region by the State which is so very excessive. A securitisation which includes the practice of torture and which controls and oppresses the Papuan people by every political means possible.
An awareness of the potentially negative effects of further transmigration on the indigenous Papuan population were obviously evident to Minister Marwan Jafar as reflected by his statement that the Ministers would work together with the Indonesian military and police to make Papua safe for transmigrants. This is even worse than the colonialism experienced by Papuans during the period when the Dutch held the colonial power in the archipelago. The numbers of the Dutch were largely limited to those on the islands of Nusantara. Whereas at this time Papuans have become a minority in all the major towns and cities throughout Papua.
Many at this time are saying that Indonesian has been extremely effective in colonising Papua. They have ‘achieved’ that by applying policies and practices that have involved major risks. Risks of future problems that are hard to even imagine at this time. It is for this reason that some parties have been lobbying President Jokowi to place a moratorium on transmigration to Papua. However it is very clear that Indonesia needs a continuing mechanism for the ongoing organised invasion of Papua such that the Papuan people become increasingly marginalised and become as if foreigners in their own native land. “There must be constant pressure created by policies towards indigenous Papuans and in particular in the areas of economics, education and health” Jafar explained.
The critical importance of dialogue at this time between Papua and the central government has been stressed by humanitarian organisations, churches, lecturers and university aged students. For so long dialogue has been called for. “Within the forum of dialogue all problems can be spoken of openly, be put on the table for resolution” Pastor John Djonga stated. Proper Dialogue, did not impose any limitations on the framework under discussion, for example final full independence (Merdeka harga mati) or non-negotiable final acceptance of remaining with NKRI.
“At the same time as stressing the importance of bringing an end to the problems of history which are indeed complex (WPM: Demand of “Rectification of History”), dialogue is also considered as one way which can bring about an appropriate solution to the many urgent problems that people are observing each day with their own eyes. Problems including marginalisation of Papuans, being made a minority in their own land, and injustices related to the transfer of a population to the land of Papua” he continued.
Pastor John Djonga has also urged the government to carry out an overall evaluation of the results of the practice of transmigration until this time. He points out one particular effect of the transmigration which has been the lack of regard of the Indonesian government for the ways of the indigenous Papuan community. He writes of the practice of the government which has been to take land from Papuans for giving to transmigrants. He explains that in Papuan culture the land is held communally, whereas the government persists in just approaching a very few people nominated by the tribal head, with the money given for the land is then split between those few only. He stresses “whereas in reality that land is the property of the entire community concerned. This creates the seed of division in a community that until that time was strong and united.”
Pastor Djonga himself acknowledges that it’s impossible to close ones eyes to the imbalance that now exists between the indigenous Papuans and the transmigrants. He points out that the newcomers arrive with high levels of motivation to improve their standard of living and willingness to work hard to do so. What’s more they come already having certain skills, whereas Papuans have an attitude of going along just as normal and they continue with their usual traditional way of life. With the consequence that the gap between the races is progressively widening.” However he says, the situation as it is in this regard cannot be blamed totally on the work ethic of the Papuans, as “for a long time now Papuans have not been receiving any serious attention from the government.” According to Pastor Djonga the government must not force further transmigration on the Papuan community. “Don’t let it get to the point that the government plants further seeds of problems. The transmigrants will also then be responsible for the consequences.”
Similar views have been expressed by Gunawan Iggeruhi, a 30 year old human rights activist in Papua, who said “it is better that the government listens first to the voices of Papuans before they go ahead and make policies that are totally rejected by the people of Papua.”
According to Iggeruhi, until this time Papuans have appeared on the surface torespond to the arrival of the countless transmigrants like it was nothing extraordinary, “however the reality is that Papuans inside are carrying constant wounds in their hearts over the massive transmigration.
“Wounds that have not been allowed to heal due to the incessant actions of the government against the Papuan people; actions which have become increasingly serious”. Iggeruhi continued, “to stop those wounds continuing to deepen the transmigration needs to stop and truly allow the real life of indigenous Papuans to be planted in this land so that they do not forever feel like they are treated as second class citizens.”
It is now visibly apparent that the proportion of indigenous Papuans is progressively decreasing each month in Papua. This is contributed to by the low birth rates together with the increasing death rates amongst Papuans. This is in comparison to the birth rates of Non-Papuans in the land which are rapidly increasing whilst the death rates of Non-Papuans are at a real minimum. These realities need to be considered together with other factors and in particular that the number of migrants coming to Papua continue to grow and that all towns, cities and in fact every corner of Papua have now been taken over by Non-Papuans. As a result the indigenous Papuan population is now on a path heading towards extinction. It has been estimated that if the current trends continue that indigenous Papuans may be no longer by the year 2040.
The claim that indigenous Papuans will be ‘wiped out’ by the year 2040
What has the life of indigenous Papuans been like since they became a part of the Republic of Indonesia, and how has that reflected in changing population statistics from prior eras to now? Results of research by Dr. Jim Elmslie & Dr. Camellia Webb Gannon from the University of Sydney’s Peace & Conflict Studies in Australia are very telling. Two years following the 1969 Act of Free Choice in 1971, indigenous Papuans comprised 96% of the population (887,000 out of the total 923,000 population). Whilst the Non-Papuan total at that time was stated as 36,000 (4% of the population). Within 53 years of Papua being part of Indonesia the total of Non-Papuans has reached 53% at 1.956 million, whilst the indigenous Papuan population has decreased to 1.7 million being 47% of the total population.
The data published by Dr Elmslie & Dr Webb-Gannon from Australia has since been re-analysed by a Mr Ir. Yan Awikaitumaa Ukago, M.M in Papua (10 August 2015), who used a method involving the use of non-linear segregation graphics mathematics (refer diagram above). According to Ukago “The growth of the indigenous Papuan population (shown by the red line in the diagram) tended to stagnate over a period of a decade and declined following 2005. Meaning that from 1971 until 2004 the numbers of Indigenous Papuans in Papua were still dominant (shown by the red area). However following that year the numbers of Non-Papuans (shown by the yellow area) became dominant. Reading from the diagram, the red line is the graphic representation of the growth rate of indigenous Papuans, whereas the yellow refers to the growth rate of the Non-Papuan sector of the population. It appears that the total of Non-Papuans at the start in 1971 was very few. However the population of that sector increased until in 2004 it was equal with that of Papuans (when the Papuan sector numbered 1.65 million (50%) and the Non-Papuan sector also numbered 1.65 million (50%). From 2005 onwards the growth rate of Indigenous Papuans tended to fall whilst that of Non-Papuans sharply rose and even more so in the era of Special Autonomy in Papua.”
Based on his segregation analysis (shown by the dotted lines in the diagram above), it is estimated that by the year 2025 the population of indigenous Papuans will have fallen to 1.5 million persons (36%) whilst the Non-Papuan population will have risen to 2.7 million persons (64% of the total population). Furthermore, under such conditions where there is no protection of the race, it is expected that the indigenous Papuans will become extinct by the year 2040. This means that “by 2040 the population in Papua will have reached 6 million but it will not be indigenous Papuans who will own the land” Ukago stated.
The decline in the population of indigenous Papuans was acknowledged by the previous Governor of the Papuan Province, Barnabas Suebu S.H, in his written address at the official appointment of the Merauke Bupati on 8 January 2011. According to then Governor Suebu “Indigenous Papuans are going to continue to decline in number as a consequence particularly of the migration of Non-Papuans, which is in turn the result of the growth of the (Indonesian) population which is the highest in the world (at 5.7%) per annum …. Accordingly the division into new kabupatens must not result in causing indigenous Papuans to become separated from and even forcibly removed from their ancestors’ lands.”
According to a population census carried out in 2010 in the West Papuan Province the number of indigenous Papuans in that province was 760,000, amounting to 51.67% of the total population in the province. That is, the populations of Papuan and non-Papuan in the western province were reported as being roughly equal. The head of the BPS (Badan Pusat Statistik or Indonesia’s Central Statistics Body, which carried out the census) Tanda Siriat stated that BPS applied six criteria in collecting data to determine who was categorised as ‘indigenous Papuans’.
Any person with both the mother and father were indigenous Papuans.
Any person with a father who was indigenous Papuan but the mother of non-Papuan descent.
Any person with a mother who was indigenous Papuan but the father of non-Papuan descent.
Any person who was non-ethnic Papuan but through Papuan traditional customary law and as acknowledged by the Papuan community was regarded as an indigenous Papuan.
Any person who was non-ethnic Papuan but who had been adopted or was acknowledged through family name as having been adopted into the indigenous Papuan community.
Any person who had been living continuously in Papua for more than 25 years.
Jim Elmslie’s “Slow Motion Genocide in Land of Papua”
Jim Elmslie in his book, “West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?” (University of Sydney, Centre for Peace and Conflict Studies) states that as at 1971 the indigenous Papuan population was 887,000. Then by 2000 it had risen to 1,505,405, a growth on average of 1.84% per year. Whereas he reports the total of Non-Papuans in 1971 was 36,000 which he claims rose to 708,425 by the year 2000, with an average yearly growth rate of 10.82%.
So that by mid-2010 according to Elmslie, the total of indigenous Papuans had reached 1,730.336 (47.89% of the population) whilst Non-Papuans had that same year reached 1,882,517 (52.10%). By the end of 2010 the respective populations had reached: Indigenous Papuans 1,760,557 (48.73%) and Non-Papuans, 1,852,297 (51.27%), giving the figure he states for the total population in 2010 of 3,612,854 (100%).
Elmslie estimates that by 2020 with these current trends that the overall combined population of Papua will have reached 7,287,463, comprising a forecast total of indigenous Papuans 2,112,681 (28.99% ) and Non-Papuans 5,174,782 (71.01%), indicating a slower population growth rate of indigenous Papuans than of Non-Papuans. In his analysis of the reasons for the difference Elmslie points out that apart from the impact of social factors and human rights violations, the primary cause is the transmigration of population from outside of Papua which is excessive.
The Head of the BPS in the Papuan Province Ir. J.A. Djarot Soetanto, MM has criticised Elmslie’s analysis of the situation when he claims the problem is intentional acts of genocide or the annihilation of indigenous Papuans. According to Soetanto that is untrue. He made a very different conclusion stating that the census data for Papua for the year 2010 pointed to a total combined population of 2,833,381 of which indigenous Papuans were still the majority with 76% as compared to Non-Papuans of only 24%.
It is the opinion of Yan Ukago that if indigenous Papuans were asked which of these two interpretations they believed was correct, that he has no doubt they would agree with the reports of the BPS census in each respective province, the conclusions of Jim Elmslie and the Papuan Governor’s statement as stated above. There’s a number of reasons for this. Firstly that Papuans are now so far removed from trusting the government in Papua which has tended to act in the interests of the central Indonesian government until now. Secondly the death rates of Papuans from babies through to adult ages has continued to rise and that is obvious to people from everyday observation. Thirdly every week Papuans see large number of Non-Papuans arriving from other parts of Indonesia by ocean going boats and planes. And then of course the fact that the history of the integration of Papua into Indonesia is regarded by Papuans as most unjust. Furthermore as Papuans’ human rights have been ignored until now such that they never feel free to live as human beings even on their own ancestors land.
It is the Writer’s observation that the butchery that has occurred against the Papuan community has actually become an intentional agenda of Indonesian government tradition. Those implementing that agenda have had two approaches. The first is overt. This has been carried out through military regional operations, shootings, creating so called local conflict, intentional creation of situations of violence, a range of stigmatism against indigenous Papuans including their alleged stupidity, the use of homebrew alcohol {WPM Eds: strong, often tainted or poisoned alcohol distributed by intelligence and military operatives believed by many Papuans to be a tool of genocide}.
The second is the covert approach of killing, which Papuans refer to as ‘slow motion genocide’. This continues to take place by way of kidnappings, killings, poisoning through food and drink, the intentional introduction of HIV/AIDS into Papua through prostitution, injection needles and tattoos, and HIV infection through {bad sexual health practices through the use of} alcohol. And so the list goes on. The overall impact of both approaches being the dramatic and continual decline of the indigenous Papuan population.
Conclusion
Many calls from the Papuan community are heard constantly as to the steps required to solve the problems of Papua. These are the offers of dialogue between Jakarta and Papua, a referendum and the third, independence for Papua. To dilute the lack of acceptance of the status quo, there have been efforts from the provincial governments and the Central Government to improve the quality of life of Indigenous Papuans.
The Indonesian Government would do well at this time to invite an international census team to independently carry out a census through the entire region of Papua, to verify whether the BPS or alternatively the KPU (General Election Commission) version is reflective of reality. Accurate data from an international source such as this could be just what they need to counter Elmslie’s data and analyses, as this matter has become really a thorn in the side for Indonesia. Elmslie’s data published by Sydney University is perceived as a threat to Indonesia’s sovereignty over Papua. (WPM Editorial note: The Writer is not implying Elmslie’s data is incorrect, rather making the case that the only way for Indonesian to counter this data is through the conduct of a free and unimpeded census by an international team.)
If Indonesia’s butchery is allowed to continue then sooner or later the Land of Papua will be surely have to be released from the Republic of Indonesia as a direct result of the treatment of the indigenous peoples of Papua already being classified as ‘slow motion genocide’. A genocide that has been allowed to happen through the application of a range of approaches by Indonesia that have killed and violated the human rights of the people of the land. As has been seen time and time again in the killings by the Indonesian Armed Forces that have become known locally as ‘Paniai Berdarah’ (‘berdarah’ referring to a flowing of blood), ‘Biak Berdarah’, ‘Wamena Berdarah.’ ‘Timika Berdarah’ and others. These conditions paint a picture of a land that exists at the threshold of extinction.
This means of course that a part of the Melanesian race is drowning in the bosom of Motherland (Indonesian state). If what is happening in Papua is a ‘slow motion genocide’, then surely we will see support come for Papua to be set free, not only from the Melanesian Spearhead Group (MSG) and Pacific Islands Forum (PIF), but also surely in time from the members of ASEAN and other nations. The Indonesian Government will undoubtedly view that support when it comes as if those nations want to see the land of Papua released by Indonesia to independence; however their efforts are really intended to try and save indigenous Papuans from extinction.
“I dedicate this writing on the International Day of Peace.”
Timika, Papua. 21 September 2015
Brother Santon Tekege is a Pastoral Support Worker in the Diocese of Timika, Papua. He chooses to publish under his own name, however his safety is monitored 24 hours a day by an international protection network. (please give at West Papua Media to support our monitoring efforts for writers and journalists at risk in West Papua.)
Ulat sagu, salah satu Makanan yg Memperpanjang Umur hidup Manusia.
Foto-foto aksi rakyat Negara Federal Papua Barat di Manokwari pada tanggal 1 Juni 2013, aksi ini sebagai
bentuk dukungan
Daftar Ku Klux Klan sebagai Organisasi Teroris Resmi
Sejak Proklamasi Emansipasi disahkan, kulit hitam di Amerika telah dan masih dianggap warga negara Amerika. Jadi ini bukan masalah ras, ini adalah masalah Amerika. Selanjutnya, Ku Klux Klan sejak dibuka untuk orang dari semua ras seperti kelompok teroris yang dikenal sebagai Isis. Jadi sekali lagi, saya tegaskan, ini bukan sebuah masalah ras, ini adalah masalah Amerika. Ku Klux Klan memiliki sejarah lama berdiri terorisme terhadap publik Amerika. Bahkan, situs FBI memiliki analisis 5 halaman Ku Klux Klan dan sejarah mereka terorisme terhadap warga negara Amerika. Semuanya dari tindakan fisik kekerasan terhadap individu untuk pencemaran nama baik dan perusakan properti publik dan swasta dari warga negara Amerika. Ku Klux Klan adalah organisasi HANYA yang memiliki sejarah didokumentasikan meneror Amerika, menghancurkan properti Amerika ini, pembakaran gereja Amerika, terbakar Amerika hidup, tergantung Amerika, dan pembunuhan orang Amerika. Mereka adalah organisasi HANYA diperbolehkan untuk berbaris melalui komunitas dengan topeng di wajah mereka dan senjata di tangan mereka menyebarkan dan menyebarkan kebencian terhadap Amerika. Mereka adalah organisasi tertua dari jenis mereka di Amerika dan sejak terinspirasi banyak organisasi lain yang mengikuti jejak mereka. Kedengarannya seperti Isis, tapi tidak, itu adalah Ku Klux Klan; rumah tumbuh organisasi teroris yang aktif merekrut individu sesat saat kita bicara. Sejak tahun 1921, Ku Klux Klan telah tersembunyi di bawah kedok "Kebebasan Berbicara" dan "hak untuk berkumpul secara terbuka". Namun kita tidak memperpanjang hak tersebut untuk kelompok teroris. Tidak pernah dalam sejuta tahun akan memungkinkan warga Amerika Isis, Al Quida, atau Taliban untuk dirakit secara terbuka dan menyebarkan pesan mereka kebencian dan teror. Dalam bangun dari kejadian baru-baru ini seperti Charleston, penembakan gereja Carolina Selatan serta 7 ditambah gereja yang telah terbakar di minggu setelah insiden itu, itu adalah jelas bahwa Klu Klux Klan telah membantu untuk mempengaruhi tindakan-tindakan ini serta berbagai tindakan lain terorisme di masa lalu. Apa yang terjadi di Charleston, S.C. bukan hal yang baru. Melainkan merupakan kelanjutan dari tindakan yang telah terjadi terlalu lama dan sekarang saatnya bagi rakyat Amerika dan politisi Amerika untuk mengambil sikap dan mengatakan "sudah cukup". Meskipun saya melihat kejadian baru-baru ini di atas, permohonan ini bukan tentang salah satu peristiwa tunggal tertentu. Petisi ini adalah tentang sejarah terorisme yang telah dilakukan oleh Ku Klux Klan maupun yang dipengaruhi oleh Ku Klux Klan. Masalahnya adalah bahwa saat ini FBI hanya daftar Ku Klux Klan sebagai "ekstremis kelompok" atau "benci kelompok". Yang hanya TIDAK cukup baik Amerika. Bagaimana kita bisa mengejar terorisme di seluruh dunia ketika kita memiliki kelompok teroris berdiri lama di negara kita yang telah hidup di bawah perlindungan Konstitusi sejak 1921? 4 Juli mendekati, saat Amerika merayakan kebebasan. Tapi bagaimana kita bisa merayakan kebebasan dan pelabuhan teroris pada saat yang sama? Teroris yang menyembunyikan wajah mereka di lembar dan menyusup masyarakat kita pada setiap tingkat? Amerika tidak bisa bangga itu. Jadi sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintahan Obama telah lama membanggakan diri pada "Change" dan banyak hal telah berubah di bawah pengawasan administrasi ini. Sebagai jabatan presiden ini datang untuk menutup, saya bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk naik off di matahari terbenam. Sebagai salah satu tindakan akhir Anda pelayanan kepada rakyat Amerika. Kami menuntut bahwa Ku Klux Klan diberi label dan terdaftar sebagai kelompok teroris resmi dan bahwa siapa pun yang mengaitkan, mempromosikan, atau mendukung Ku Klux Klan dengan cara apapun diperlakukan sebagai tindakan terorisme terhadap rakyat Amerika. Hal ini tahun 2015, bukan 1921. Ini adalah waktu untuk perubahan dan ini sudah lama terlambat. Nama-nama di petisi ini adalah nama-nama dan suara Amerika berbicara. Menghentikan kelompok teroris ini sehingga mereka tidak bisa lagi meneror rakyat Amerika dan menyebarkan pesan dan pengaruh teror mereka di bawah perlindungan konstitusi AS. Orang-orang telah berbicara. Sekarang kita perlu tahu apakah Presiden dan Kongres kami berdiri dengan orang-orang. Kami menunggu tanda tangan dari setiap politisi Amerika serta undang-undang yang akan mencegah Ku Klux Klan dari hukum perakitan atau mempromosikan terorisme di tanah Amerika. Mereka telah lama menjadi teror untuk bangsa kita dan noda pada sejarah kita. Saatnya kita melepaskan diri dari mereka dan mencuci noda yang jauh. Berdiri dengan kami dan menandatangani petisi.
Orang tulus, Amerika
MEMPETISI KE
Presiden Barack Obama
AS DPR
Senat AS
Daftar Ku Klux Klan sebagai Organisasi Teroris Resmi
Di manasemua orang yangtidak tahutradisiJelekteriak mereka
Obama: Saya Punya Hubungan Pribadi dengan Indonesia . Selasa, 27 Oktober 2015 . WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyebut dirinya mempunyai hubungan pribadi dengan Indonesia karena sempat tinggal di Tanah Air saat masa kecilnya. "Tentu saja saya punya hubungan pribadi dengan Indonesia karena masa kecil saya di Indonesia," ujarnya. . "Saya senang menerima Presiden Joko Widodo di Gedung Putih. Ini karena peluang yang baik untuk membangun hubungan yang kuat di antara negara demokrasi yang besar," tambahnya. Obama menambahkan, kemitraan dengan Indonesia bukan saja penting bagi Amerika Serikat, sebab Indonesia mempunya penduduk yang banyak. Menurutnya, Indonesia memainkan peran besar di Asia Tenggara. Sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak dunia, Indonesia dinilai memiliki tradisi toleransi dan sikap yang moderat. Oleh karena itu, pihaknya menilai penting untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia. Jokowi sendiri diperlakukan secara istimewa ketika mengunjungi Amerika Serikat. Pria asal Solo tersebut diajak mampir ke kediaman Obama. Suatu yang yang belum pernah dilakukan Obama kepada tamunya.
Wanita ini disebut Mary Martin dan 81 tahun. Terkemuka sama merayakan Hari Ibu di selokan di mana ini ditembak pada tahun 1936 oleh sekelompok Falangis. Dan itu adalah bahwa Spanyol, negara kedua dengan jumlah terbesar dari kuburan massal (yang pertama adalah Kamboja), belum mampu membuat orang tua sebagai Mary bisa menghormati orang yang mereka cintai dalam damai: aib nasional.
Lady Maria Martin Suami disebut memberikan Adalah 81 Tahun. Mereka membawa merayakan di hari ibu Selokan di mana inisial PADA Tahun 1936 Adalah regu tembak Diposkan sekelompok Falangis. Dan ITU Adalah bahwa Indonesia, Kedua menolak halaman WordPress DENGAN Lebih, Banyak Lubang Umum (Yang Pertama Adalah Kamboja) Telah MAMPU MEMBUAT Usia seperti maria DAPAT menghormati orang-orangutan hearts terkasih Damai: Malu Nasional.
SECARA Diterjemahkan Otomatis
Mar 18, 2015
Saat Presiden Soekarno Minta Dukungan AS untuk Klaim atas West Irian
Pertemuan antara Presiden AS, JFK dengan Presiden Indonesia, Soekarno di Washington DC, 24 April 1962 - jfklibrary.org
Jayapura, Jubi – Tahukah anda jika pada tahun 1961, Presiden Indonesia, Soekarno bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS), John F. Kennedy untuk meminta dukungan AS atas klaim Indonesia pada Papua Barat, yang dulu disebut West New Guinea dan West Irian?
Pertemuan yang terjadi di Gedung Putih, Washington pada bulan April tanggal 24 ini terekam dengan baik oleh Gedung Putih dan diarsipkan oleh Perpustakaan Kennedy. Presiden Soekarno tiba pukul 10:25 AM dan pertemuan berlangsung pukul 10:28 AM hingga menjelang sore.
Pertemuan ini menegaskan konspirasi antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda atas West New Guinea atau West Irian atau Papua Barat. Tak ada orang Papua yang disebutkan dalam percakapan ini, apalagi terlibat dalam pertemuan.
Sebagian percakapan dalam pertemuan tersebut;
“Sebelum tahun 1950, Amerika mengatakan Indonesia memiliki hak untuk merdeka. Mengapa anda tidak mengatakannya juga sekarang? Mengapa anda tidak mendukung klaim kami atas West Irian. Satu-satunya jawaban yang saya miliki adalah persahabatan anda (AS) dengan Belanda dan hubungan anda dengan NATO. Amerika tak seharusnya memerankan “tightrope dancer” antara Eropa dan Asia, menjaga keseimbangan setiap saat. Maaf Mr. Presiden, saya bicara terus terang,” kata Soekarno pada Kennedy.
“Mengapa anda menginginkan West Irian?” tanya Presiden Kennedy, sambil menambahkan bahwa orang Melanesia adalah ras yang berbeda dan West Irian membuat Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar, lebih dari apa yang didapatkan Belanda dari West Irian.
“Itu bagian negara kami. Harus dibebaskan,” kata Soekarno.
